PQ News – Sulsel Meraih Penghargaan Bidang Pangan

PQ News

MAKASSAR, BKMРPresiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono melalui Wakil Presiden (Wapres) Boediono dijadwalkan menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) 2013 ke Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo di Istana Wapres, Jakarta, Jumat lalu.
Supremasi tertinggi bidang ketahanan pangan tersebut akan diterima Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mewakili gubernur.
Dengan penganugerahan tersebut, Syahrul menjadi gubernur pertama di Indonesia yang meraih APN untuk ketigakalinya secara berturut-turur sejak tahun 2011 lalu.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Sulsel Asri Agung Pananrang, Kamislalu, mengatakan, APN diberikan atas keberhasilan mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan.
Ia menjelaskan cakupan aspek penilaian APN cukup luas mulai kelembagaan ketahanan pangan, pembangunan sistem ketahanan pangan, ketersediaan pangan, realisasi program di bidang pangan, dan lainnya.
“Mengenai ketersediaan pangan meliputi produksi, distribusi, stok, dan gudang misalnya. Sulsel bisa mempertahankan bahkan meningkatkannya,” kata Asri didampingi Sekretaris BKPD Sulsel Agustan.
Selain Syahrul sebagai pembina ketahanan pangan tingkat provinsi, penghargaan APN 2013 juga diterima Bupati Pinrang Aslam Patonangi untuk pembina ketahanan pangan tingkat kabupaten.
Sulsel juga menorehkan prestasi untuk berbagai kategori lainnya seperti APN kategori Pembina Ketahanan Pangan tingkat desa/ kelurahan diterima Kepala Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Gowa, MuhammadAnsar.
Kelompok Tani Sipakainga I yang diketuai Muh Jufri dari Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang, sebagai Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Pengembangan Produksi), dan Gapoktan Baji Gau yang diketuai Baharuddin Lebe.
Gapoktan ini meraih APN kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Pemberdayaan Masyarakat), serta Syahruddin dari Kelurahan Talotenreng,  Kecamatan Sabbangparu, Wajo, untuk kategori Pemangku Ketahanan Pangan.
Seleksi penghargaan APN setiap tahunnya berlangsung ketat. Seleksi dilakukan secara berjenjang dari dewan ketahanan pangan (DKP) kabupaten/ kota, DKP provinsi, kemudian diusulkan ke DKP pusat.
Penilaian calon penerima dilaksanakan tim lintas departemen (interdep). Khusus untuk kategori pembina yaitu gubernur dan bupati/ wali kota penilaian dilakukan tim independen yang diketuai Prof Dr Bustanul Arifin (Universitas Lampung).
Tim beranggotakan Prof Dr Hermanto Siregar MEC (IPB), Winarno Tohir (Ketua KTNA Pusat), serta Mardiana E Pambudy MHum (Deputi Editor in Chief Harian Kompas).
Sebelumnya, delapan gubernur se-Indonesia yang menjadi nominator melakukan presentase di hadapan tim penguji nasional di Ruang Gatot Kaca, Hotel Bidakara, Jakarta, 2 November lalu.
Mereka yakni Gubernur Jawa Timur (Jatim) Sukarwo, Gubernur Jawa Barat Herman Heryawan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Utara, dan Gubernur Lampung. Dari hasil penilaian, Jambi dan Lampung tersingkir.
Syahrul menjelaskan Sulsel menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas RPJMD 2008-2013. Provinsi ini dalam beberapa tahun terakhir mampu mempertahankan overstock pangan.
Produksi beras rata-rata 2 juta ton pertahun dan jagung 1,5 juta ton per tahun. Bahkan, Sulsel mampu meningkatkan produksi dan menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional melalui sejumlah komoditas unggulan daerah.
Komoditas tersebut di antaranya beras, jagung, sapi, udang, kakao, rumput lau, dan lainnya. Tak hanya mampu membangun cadangan pangan daerah bekerja sama dengan seluruh pihak terkait, Sulsel juga menyuplai pangan ke 21 provinsi lainnya di Indonesia termasuk sejumlah negara.
Sulsel dalam beberapa tahun terakhir ini juga bisa menjaga stabilitas harga pangan termasuk laju inflasi, serta bisa menjaga keamanan pangan.
Kinerja pembangunan ketahanan pangan lainnya seperti program pengentasan kemiskinan dan gizi pada daerah rawan pangan, pemanfaatan konsumsi dan keamanan pangan di Sulsel.
Elemen pendukung yakni inisiatif, koordinasi, kemitraan, inovasi, sistem informasi, kebijakan dan konstribusi APBD, hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM). Peran kelembagaan termasuk seperti dewan ketahanan pangan, koperasi, kerja sama dengan sektor swasta, akademisi, serta pemberdayaan masyarakat.

Sumber : http://m.beritakotamakassar.com

[yikes-mailchimp form=”4″]

[yikes-mailchimp form=”2″]

[yikes-mailchimp form=”1″]