PEKALONGAN – Lima puskesmas di Kota Pekalongan tahun ini ditargetkan meraih sertifikat ISO 9001-2008. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Dwi Heri Wibawa di sela – sela kunjungan kerja di Puskesmas Tirto, Kamis lalu.
Kemarin, Dwi Heri Wibawa bersama Kabag Organisasi Setda Heru Sadono mendampingi Wakil Wali Kota Alif Arslan Djunaid meninjau Puskesmas Tirto dan Puskesmas Tondano untuk melihat sejauh mana penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) serta kesiapan puskesmas tersebut meraih sertifikat ISO 9001-2008.
Menurut Dwi Heri, lima dari 12 puskesmas di Kota Pekalongan yang belum bersertifikat ISO telah menerapkan SMM. “Setelah menerapkan SMM, kelima puskesmas akan diaudit, apakah puskesmas tersebut sudah layak memenuhi syarat untuk mendapatkan ISO 9001-2008 atau tidak. Kami berharap, semua puskesmas, semua puskesmas tahun ini sudah bersertifikat ISO,” jelasnya.
Kelima puskesmas yang saat ini menerapkan SMM dan akan diajukan untuk meraih sertifikat Iso adalah Puskesmas Tirto, Puskesmas Tondano, Puskesmas Klego, Puskesmas Sokorejo dan Puskesmas Krapyak Kidul.
Sedangkan tujuh puskesmas yang telah bersertifikat ISO, yakni Puskesmas Jenggot, Puskesmas Pekalongan Selatan, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Kusuma Bangsa, Puskesmas Dukuh, Puskesmas Kramatsari dan Puskesmas Bendan.
Dwi Heri menjelaskan, beberapa indikator yang harus dicapai untuk meraih sertifikat ISO tersebut antara lain waktu tunggu pasien, kejelasan informasi atau transparasi biaya dan standarisasi peralatan medis. “Pelayanan puskesmas kepada warga harus segera, tidak lebih dari 30 menit. Artinya, sejak dia mendaftar sampai diperiksa dan mendapat obat harus tidak boleh lebih dari 30 menit,” tegas Wawali.
Kenaikan Tarif
Namun, waktu tunggu sejumlah puskesmas bisa lebih dari 30 menit karena tenaga apoteker hanya satu. Dwi Heri mengatakan, pihaknya akan mengusulkan tambahan tenaga apoteker di masing – masing puskesmas untuk mempersingkat waktu tunggu pasien. “Rata – rata tenaga apoteker saat ini masih satu. Sehingga kami akan mengajukan tambahan tenaga apoteker untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Puskesmas Tondano, seorang pasien mengeluhkan kenaikan tarif puskesmas dari Rp. 1.500 menjadi Rp 5.000 yang diberlakukan sejak beberapa bulan lalu.
“Kami meminta agar tarif Rp 5.000 itu bisa diturunkan lagi karena kami nilai cukup mahal. Besarnya tarif ini cukup membebani warga,” terang Ridwan (43), warga Kelurahan Poncol Gang Walet, Kecamatan Pekalongan Timur. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota mengatakan akan segera membahas masalah tersebut.
Sementara itu, Heru Sadono menjelaskan, tahun ini dua SKPD menjadi proyek percontohan penerapan SKPD. Pada Juli lalu, lanjutnya, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjuk lima kota di Indonesia untuk melaksanakan SMM.
Di Kota Pekalongan ditunjuk dua SPKD, Dinas Kesehatan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Tahun ini dua SPKD lain akan menerapkan SMM, yakni Dinas Pendidikan dan Kantor Lingkungan Hidup.
Sumber : http://www.pekalongankota.go.id
