Banda Aceh, (Analisa). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 tahun 2013. Prestasi ini menunjukkan BKPP Banda Aceh telah mampu melaksanakan sistem manajemen mutu berskala internasional.
Atas pencapaian prestasi ini, Sekdakota Banda Aceh Drs.T.Saifuddin TA, M.Si saat memimpin apel gabungan, Senin lalu memberikan apresiasi kepada BKPP yang dipimpin M.Natsir Ilyas itu.
Menurut sekdako, dengan meraih sertifikat ISO ini diharapkan BKPP Kota Banda Aceh dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kepegawaian. Di mana, salah satu syarat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja memperoleh sertifikat ISO adalah adanya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibakukan.
SOP ini nanti menjadi pedoman aparatur dalam bekerja, sehingga tingkat kepuasan pelayanan kinerja akan mudah diukur. ISO juga menjadi ukuran penilaian kinerja pelayanan publik, semoga prestasi ini juga diikuti oleh SKPD yang lain.
Saifuddin menilai raihan ISO ini tidak terlepas dari komitmen semua unsur di BKPP, mulai dari kepala badan, pejabat struktural, dan juga seluruh staf. Semua unsur tersebut secara bersama-sama menetapkan komitmen organisasi, menetapkan tujuan-tujuan kualitas dan program implementasi sistem, yang selanjutnya harus diikuti oleh sikap dan perilaku manajemen yang konsisten dalam menerapkan prosedur-prosedur kerja.
Apel gabungan tersebut dirangkai dengan peringatan HUT ke-42 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang terbentuk pada 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971.
Sesuai dengan temanya, “Dengan profesionalisme dan netralitas, Korpri mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, sangat selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang berlangsung di jajaran Pemko Banda Aceh.
Di era reformasi saat ini, tambah sekda yang juga baru dikukuhkan sebagai Ketua DPD Korpri Banda Aceh ini, birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan negara harus dapat meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sumber : http://www.analisadaily.com
