Memasuki tahun anggaran 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memasang target untuk memacu peningkatan produksi perikanan nasional mencapai 20,95 juta ton. Produksi tersebut, terdiri atas perikanan tangkap 6,08 juta ton dan produksi perikanan budidaya ditargetkan mampu menghasilkan 13,97 juta ton di tahun 2014.
Sistem Produksi yang semula hanya bertumpu pada pendekatan ekonomi, ekologi dan teknologi, ditambah dengan pendekatan sosial sehingga diharapkan dapat mencapai produksi yang ditargetkan.
Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja, menegaskan, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, KKP sudah menargetkan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan. Di antaranya, KKP menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan sebesar 7,25% pertahun, nilai ekspor hasil perikanan US$ 5,65 miliar serta produksi garam rakyat naik hingga 3,30 juta ton.
Untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, KKP memberi prioritas untuk peningkatan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan mencapai angka 112/105 serta tingkat konsumsi ikan dalam negeri 38,00 kg perkapita pertahun. Di bidang pengawasan, KKP menargetkan wilayah perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak mencapai 39%, termasuk jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra ditekan hingga di bawah 10 kasus.
”2014, luas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara berkelanjutan kita tagetkan mencapai luas 4,5 juta hektar, dengan jumlah penambahan Kawasan Konservasi Perairan 500 ribu hektar serta jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar dikelola sebanyak 30 pulau,” jelasnya dalam siaran pers, Kamis (6/2).
Menurut Sjarief, kinerja lainnya yang tetap menjadi prioritas kinerja KKP adalah program peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Untuk itu di tahun 2014, KKP terus meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga serta sinergi antara pusat dan daerah dalam implementasi kegiatan prioritas pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan tersebut mencakup program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), program Perlindungan Nelayan sesuai Inpres No. 15 Tahun 2011, program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).
Program Minapolitan dan Industrialisasi berbasis Blue Economy juga terus ditingkatkan, di mana pelaksanaannya didukung melalui pendampingan SDM, pelatihan dan penyuluhan serta penyediaan paket inovasi teknologi Kelautan dan Perikanan. “Seluruh jajaran KKP harus bisa mengawal pencapaian target kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dalam bentuk indikator kinerja utama,” tegasnya.
Sumber: Gatra.com
