MALUKU UTARA – Satu di antara faktor penyebab menurunnya mutu pendidikan karena rendahnya peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan.
Padahal peran mereka sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.
“Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam implementasi MBS amat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar,” kata Erni Damanik, Kepala Kantor Operasional Wahana Visi Indonesia di Halmahera Utara dalam rilisnya, Selasa (18/2/2014).
Wahana Visi Indonesia adalah lembaga yang mempunyai perhatian terhadap pendidikan dan mendukung program pemerintah, terkait peningkatan kesejahteraan anak melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Halmahera Utara, Wahana Visi Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara, didukung oleh Uni Eropa, menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Sekolah kepada 40 peserta yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, di Hotel Astonia, Tobelo, 17-18 Februari 2014.
Dalam pelatihan yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, UPDT dan juga komite sekolah yang mewakili orangtua murid, Wahana Visi Indonesia memperkenalkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Metode ini memungkinkan pengelolaan sumberdaya penyelenggaran pendidikan dilakukan secara mandiri oleh sekolah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Baik dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah maupun mencapai tujuan pendidikan nasional.
Diharapkan lewat pelatihan ini dapat memampukan kepala sekolah dan komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat dalam menerapkan MBS di sekolah dasar di desa masing-masing. Dengan demikian MBS dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar di sekolah tersebut, sehingga berdampak pula terhadap kecerdasan para peserta didik.
Tidak hanya sebatas pemberian materi, pelatihan ini juga mendorong sekolah mampu meningkatkan pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel serta dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sekolah.
Sumber: tribunnews.com
