JAKARTA – Pembangunan jalan tol pada 2016 akan menjadi bukti kerja keras pemerintah setelah sepanjang tahun ini melakukan upaya serius untuk mengatasi tantangan pembangunan tol dalam tiga dekade terakhir.
Target pembangunan 1.000 km jalan tol baru selama 5 tahun ke depan tergolong ambisius, mengingat sejak 1978 hingga 2004, jalan tol yang terbangun hanya sekitar 600 km. Pertumbuhan jalan tol pun tidak begitu signifikan dalam dua periode masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni hanya 200 km dalam 10 tahun.
Akan tetapi, target 1.000 km itu adalah suatu keniscayaan bila ingin meningkatkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia yang saat ini masih di posisi 72 secara global. Infrastruktur yang kurang memadai selama ini telah menjadi salah satu faktor kunci yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagian besar dari 1.000 km tersebut bukanlah p royek baru, melainkan proyek yang telah diinisiasi sejak lama tetapi tidak kunjung terealisasi. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepanjang 2015 tampak sangat serius untuk mengatasi masalah-masalah yang selama ini menghambat terealisasi proyek tersebut.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono berulang kali mendesak investor pada ruas-ruas tol yang mangkrak untuk segera bergerak mencari jalan keluar dari masalah yang selama ini dihadapi.
Beberapa ruas tol pun telah diakuisisi oleh BUMN untuk memberi dukungan pendanaan dan sumber daya lainnya. Terbukti, pembangunan ruas-ruas tersebut kini menunjukkan perkembangan yang berarti. Beberapa di antaranya yakni ruas Solo—Ngawi—Kertosono, Serpong—Cinere, Cimanggis— Cibitung, Pemalang—Batang, dan Pasuruan—Probolinggo.
Selama setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, geliat pembangunan jalan tol cukup terasa meski target awal dapat mengoperasikan 215 km ruas baru pada 2015 belum bisa terealisasi.
Hingga akhir tahun ini, realisasi ruas baru hanya sekitar 132,35 km. Meski begitu, beroperasinya ruas tol Cikopo—Palimanan sepanjang 116 km menjadi awal yang baik bagi target ambisius pemerintah. Selain itu, empat ruas tol Trans-Sumatra yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya pun menunjukkan perkembangan yang signifikan.
PROSES LELANG
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sepanjang 2015 juga telah melelang tujuh ruas baru. Ketujuh ruas tersebut termasuk ruas tol di Pulau Sulawesi yakni Manado—Bitung, dan juga ruas pertama di Pulau Kalimantan, yakni Balikpapan—Samarinda. Ruas-ruas tersebut sudah dapat mulai dikerjakan pada 2016.
Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah telah memadatkan masa pelelangan hingga menjadi lima bulan dari yang semula mencapai 12 bulan. Dalam proses pelelangan, investor pun harus sudah menentukan calon kontraktor dan sumber pendanaan.
Dengan demikian, proses konstruksi segera dapat dimulai setelah penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol. Sepanjang 2015, pemerintah pun tengah giat-giatnya mengusahakan pembebasan lahan, apalagi setelah ada nya UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Proses pembebasan lahan menjadi kian pasti. “Kita akan mempercepat pengadaan lahan, tidak saja secara simultan ketika proyeknya sudah dimulai, tetapi juga untuk p royek yang akan kita programkan. Kita sekaligus cadangkan untuk lima tahun berikutnya,” kata Herry.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W. Husaini mengatakan proses inventarisasi dan apprasial sudah gencar dilakukan di 2015. Hal tersebut menyisakan beban besar untuk pembayaran lahan padai 2016.
Anggaran pembebasan lahan tol yang hanya sekitar Rp3,5 triliun per tahun diyakini tidak akan mencukupi. Meski begitu, pemerintah akan mencari langkah alternatif, termasuk memanfaatkan dana sisa lelang dan juga mengefektifkan peman faatan dana badan layanan umum dan land capping untuk pembayaran lahan warga.
“Investasi tol ini kan lebih banyak di badan usaha sehingga memang tugas pemerintah itu mengamankan tanahnya. Saya bisa diserang balik oleh publik kalau tidak cukup uangnya,” kata Hediyanto.
Dengan langkah tersebut, target penyelesaian 1.000 km pada akhir 2019 bukan lah hal yang mustahil. Apalagi, selain dari pemerintah pusat, prakarsa pembangunan ruas tol baru juga cukup banyak dari pemda dan badan usaha. Sebut saja ruas Kayu Agung— Palembang—Betung, Medan— Kualanamu—Tebingtinggi, Legundi—Bunder, dan Jakarta— Cikampek II.
Memang, masih banyak tantangan yang perlu dibenahi pemerintah pada 2016. Meski begitu, upaya yang telah dilakukan sepanjang 2015 sudah pada arah yang tepat untuk sedikit memuluskan langkah pada tahun-tahun selanjutnya.
Antusiasme pemerintah sejauh ini cukup menular kepada pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tampak dalam minat yang tinggi dari badan usaha dalam tender-tender proyek tol yang dibuka pemerintah dan juga sikap kooperatif masyarakat selama proses penyiapan dan pengadaan lahan.
Semua pihak menanti kabar baik terealisasinya target pembangunan 1.000 km jalan tol pada akhir 2019 yang investasinya mencapai Rp167,4 triliun. Bila demikian, mimpi menjadi bangsa yang lebih maju akan semakin dekat terwujud.
sumber: industri.bisnis.com
