Kebakaran Hutan yang Diakibatkan Kekeringan Semakin Luas di NTT
MAUMERE, KOMPAS – Kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin meluas. Meskipun demikian, hingga Jumat belum terlihat langkah serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengatasinya.
Manajer Program Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) Wilayah Nusa Tenggara Timur ( NTT) Hery Naif, di Maumere , mengatakan, titik api yang muncul semakin banyak dan tersebar, tetapi upaya serius untuk memadamkan api belum terlihat. Dari Hasil identifikasi Walhi NTT, Kebakaran hutan terjadi hamper di seluruh pulau besar dan kecil di wilayah NTT. “ Sebagian besar pulau di NTT memilki padang savanna yang sangat rawan dengan api sehingga rentan dengan api. Kini, luas kawasan hutan yang terbakar di prediksi mencapai 10.000 hektare. Kebakaran di lokasi tersebut selalu terjadi berulang-ulang setiap tahun dan seperti menjadi ritual tahunan masyarakat setempat,” ujar Hery.
Areal hutan yang terbakar di antaranya terbesar di Pulau Flores, Timor, Sumba, Alor, Rote Ndao, dan pulau-pulau kecil lain di Provinsi tersebut. Saat Kompas memantau kebakaran hutan di sebagian wilayah pesisir utara Pulau Flores, pekan lalu, misalnya, kebakaran tidak hanya melanda padang savana, tetapi juga pohon-pohon di padang rumput tersebut. Akibatnya, kebakaran tidak hanya membuat mati pohon-pohon, tetapi juga membuat hewan-hewan berpindah tempat menghindari kobaran api.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT belum melihat kebakaran sebagai suatu masalah besar yang harus segera di tangani dengan baik dan optimal meskipun paham bahwa kekeringan lahan dan matinya sumber mata air, suhu udara yang panas, dan kegagalan panen antara lain muncul karena kebakaran,” kata Hery.
Pemerintah provinsi dan kabupaten NTT, lanjut Hery, lebih peduli saat musim hujan daripada musim kemarau. “ Buktinya, tidak ada stupun peraturan daerah ( perda ) yang mengatur mengenai larangan pembakaran hutan, termasuk pembukaan lahan baru di saat musim kering,” katanya.
Menurut Hery, pemerintah lebih member perhatian pada masalah kehutanan saat musim hujan. “saat itu, kegiatan penghijauan dalam berbagai proyek dan wilayah terus bermunculan, misalnya proyek reboisasi. Sebaliknya, jika musim kemarau atau kekeringan, justru tidak ada sama sekali,” katanya.
Andreas Sosuh (53), warga Kelurahan Nangahure, Sikka, NTT, mengatakan , Kebakaran hutan selama ini terjadi di lokasi sama, seperti Maurole, Magepanda, Patisomba, dan Ropa. Kebakaran selalu terjadi setiap tahun. “Pemerintah kurang menyosialisasikan manfaat hutan. Kalau mereka mengerti, tentu mereka tidak akan membakar hutan,” ujarnya.
Gagal menolong petani
Sementara itu, pakar gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat, Basuki Sumawinata, menyatakan, Pemerintah Indonesia gagal mengembangkan metode alternative untuk membantu petani kecil yang membuka lahan tanpa harus membakar hutan. “ Selain karena punya dana untuk membuka lahan, pemerintah setengah hati untuk mencari alternative penyelesaian. Jadi, harus ada teknologi untuk menolong petani,” ujar Basuki saat diskusi di Pekanbaru.
Peneliti pusat Penelitian Kehutanan Internasional/Center for Internasional Foresty Research (Cifor) David Gaveau mengatakan, berdasarkan penelitian dua tahun terakhir tentang kebakaran lahan di Sumatera terungkap, keabsahan kepemilikan sebagian lokasi yang terbakar tidak jelas. “ Saya menemukan banyak lokasi yang tidak jelas. Tidak ada kepastian siapa pemilik lahan,” kata David.
Direktur Jenderal Cifor Peter Holmgren menambahkan, pola kebakaran lahan di Riau, Sumatera, sangat kompleks. Pelaku pembakaran lebih teridentifikasi untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian dengan cara membakar lahan.
Source: Koran Kompas ( Nusantara )
