Tidak mudah bagi suatu negara, jika ingin bergabung ke dalam Trans Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik. Salah satu persyaratan utama adalah negara tersebut harus memiliki kualitas infrastruktur yang hebat, satu hal yang belum dimiliki Indonesia.
Ekonom Senior World Bank Indonesia Sjamsu Rahardja mengatakan TPP adalah suatu konsep perdagangan bebas yang menjadikan lautan Pasifik sebagai wahana di mana barang, jasa dan investasi bebas bergerak. Salah satu keuntungan utama dari TPP adalah tarif perdagangan semakin murah.
Dia mengatakan potensi Indonesia untuk bergabung dalam TPP cukup besar asalkan kualitas infrastrukturnya terus ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, kontribusi infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih relatif kecil, hanya 7%, sedangkan Malaysia, Singapura dan Thailand sudah mendekati 10% terhadap PDB.
” Untuk saat ini Indonesia memang belum join TPP, tapi chance ke arah sana masih terbuka lebar asalkan infrastrukturnya ditingkatkan,” ujar dia ketika ditemui dalam acara ” Diskusi Asean The Changing and Economic Strategic di Kantor Pusat Kebudayaan Amerika Mall Pacific Place, Jakarta, Senin Malam (27/1).
Sjamsu mengatakan TPP memang mempunyai standar yang cukup kuat. Tidak banyak negara yang bisa bergabung ke dalam TPP. Negara-negara yang masuk dalam TPP adalah Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam dan Jepang. Sebagian besar dari negara tersebut sudah mempunyai kualitas infrastruktur yang hebat terutama jalan tol, bandara, serta pelabuhan.
Menurut dia agar Indonesia bisa menjadi anggota baru TPP maka tugas utama Presiden terpilih adalah memastikan kualitas infrastruktur di Indonesia sudah baik karena infrastruktur merupakan modal utama dalam perdagangan lintas pasifik.
Dia menjelaskan cara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur adalah pemerintah menjalin kerjasama dengan sektor swasta atau yang lebih dikenal dengan istilah Public Private Partnership (PPP). Saat ini Indonesia telah menerapkan konsep PPP, namun sayang implementasinya cenderung berubah-ubah. Kadang ada proyek yang berhasil, kadang ada proyek yang tidak jalan.
Menurut dia agar konsep PPP berjalan sesuai rencana maka peran pemerintah daerah harus dilibatkan khususnya dalam hal pembebasan lahan.
” PPP merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan infrastruktur disamping anggaran untuk infrastruktur juga ditambah,” ujar dia
Dia mengatakan jika Indonesia sudah bergabung ke dalam negara TPP maka sektor yang akan menjadi unggulan indonesia adalah sektor UKM, otomotif dan manufaktur.
Sumber: beritasatu.com
