Industri kecil dan menengah di Jawa Barat dinilai belum mampu menghadapi pasar bebas Asean tahun depan.
Ekonom Universitas Padjadjaran Ina Primiana menilai IKM di Jabar belum siap menghadapi bergesernya tren persaingan yang awalnya terjadi antar perusahaan menjadi persaingan antar rantai suplai.
“IKM sangat bergantung pada suplai bahan baku, bila suplai tersendat otomatis mereka akan memilih untuk membatasi bahkan memangkas kapasitas industri. Yang paling ekstrem, jika terus merugi mereka akan memilih untuk menutup industri,” kata Ina.
Dia menilai untuk menjaga pertumbuhan IKM, diperlukan sinergi antarinstansi pemerintahan yang berperan sebagai leading sector dengan instansi yang berperan sebagai supporting sector.
Menurutnya, ketika masing-masing instansi ingin membuat sebuah program, mereka harus melihat dan memperhitungkan industri apa yang memiliki potensi untuk tumbuh atau perlu dikembangkan.
Dia menilai Jabar punya potensi yang luar biasa untuk IKM, namun sinergi yang tidak harmonis antar tiap instansi malah menghambat industri untuk tumbuh.
Ina menjelaskan masa depan IKM Jabar kini berada di pundak pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo.
Ina berharap kabinet pemerintahan baru kelak dapat mengharmonisasi sinergi antar-kementerian, serta sinergi antar-pemerintahan di pusat dan daerah.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat menginginkan pemerintah memperbanyak keterlibatan IKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan mengatakan selama ini pemerintah masih mengabaikan pertumbuhan IKM. Hal ini dibuktikan kurangnya daya saing produk lokal dengan impor.
“Kami pesimistis apabila keterlibatan IKM tidak diperbanyak maka daya saing pada saat digulirkannya pasar bebas Asean tahun depan diperkirakan lebih merosot,” katanya.
Dia menjelaskan selama ini kontribusi IKM terhadap perekonomian nasional cukup besar. Bahkan, keterlibatan IKM bisa memacu pertumbuhan industri-industri besar di Jabar.
Dia mengungkapkan misalnya industri besar tekstil penghasil bahan baku bisa diakses oleh IKM yang mengakses bahan tersebut untuk dijadikan barang jadi.
Oleh karena itu, pemerintah harus lebih berperan meningkatkan keberadaan IKM. Pasalnya pasar bebas Asean akan segera digulirkan pada Desember 2015.
“Pemerintah harus melakukan berbagai upaya strategis untuk pengembangan IKM dengan memberikan insentif kepada industri besar agar lebih melibatkan IKM dalam rantai produksinya,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS Jawa Barat menyebutklan produksi IKM pada triwulan II/ 2014 tumbuh sebesar 7,67% (q-to-q).
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh melambat sebesar 1,68%.
Jenis IKM yang mengalami kenaikan tertinggi pada triwulan II/2014 adala industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 22,37%.
Sumber: bisnis.com
