Melonjaknya harga beras disinyalir terjadi karena ulah mafia beras yang tidak ingin swasembada pangan terwujud.
Ismed Hasan Putro, Ketua Bidang Perdagangan DPN HKTI dan Dirut PT RNI Holding, mengatakan kenaikan harga beras saat ini merupakan pengulangan dari kebiasaan di masa lalu.
Perbedaannya, kata Ismed, pada pemerintahan lalu setiap terjadi kenaikan harga pangan maka pemerintah merespons dengan membuka keran impor dan memberi karpet merah kepada Bulog untuk mengajukan import beras.
“Itu dilakukan atas konspirasi mafia beras atau pangan lainnya dengan pihak yang terkait serta regulator izin import. Jumlahnya bisa jutaan ton. Apalagi jika disertai dengan yang spanyol (separoh nyolong) tentu akan kian bertambah banyak masuknya. Kasus yang sama juga terjadi pada import gula, ujarnya dalam pesan yang diterima Bisnis.com, Senin (23/2/2015).
Dalam konteks kekinian, Ismed mengatakan kartel pangan gerah dengan komitmen Presiden Jokowi untuk swasembada pangan, khususnya beras, gula, daging, jagung dan kedelai.
Jika program itu dijalankan secara konsisten, kata Ismet, akan menghilangkan potensi rente yang selama ini triliunan rupiah bisa dinikmati oleh para pihak yang ada dalam jaringan dan kaki tangan kartel pangan.
“Ketegasan Menteri Perdagangan untuk tidak membuka keran impor beras pada saat kartel pangan menggoyang harga, merupakan langkah dan keputusan yang tepat. Kebijakan dan langkah itu pula yang diharapkan oleh industri gula, petani tebu dan petani pangan lainnya,” tambahnya.
Menurut Ismed, kini saatnya pemerintah konsisten dan tidak mudah diatur oleh kartel pangan. “Meski mereka akan terus mengganggu dengan target menggagalkan program swasembada pangan Presiden Jokowi.”
Sumber : industri.bisnis.com
